Header Ads Widget

Kesigapan Pemerintah Daerah Sumedang Dalam Menangani Dampak Gempa Bumi Mendapat Apresiasi Menteri Koordinator PMK

Apresiasi Menteri Koordinator PMK
Apresiasi Menteri Koordinator PMK (Foto: Sumedangkab.go.id)

SumedangCity, 6 Januari 2024 - Wilayah Kabupaten Sumedang baru-baru ini dilanda gempa bumi yang meninggalkan dampak serius pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun, respons cepat dan koordinasi yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Menko PMK turut mengunjungi Sumedang pada Jumat, 5 Januari 2024, untuk memberikan dukungan moral, menyerahkan bantuan, serta memantau secara langsung kondisi pasca-gempa.

Dalam kunjungannya, Muhadjir Effendy didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suhariyanto S.Sos, dan Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Herman Suryatman. Muhadjir mengapresiasi langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumedang, terutama dalam penanganan bantuan kepada korban gempa.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menanggulangi dampak gempa bumi yang melanda daerah tersebut. "Bantuan untuk perbaikan rumah warga sudah dimulai pada Hari ke-5 pasca-gempa, hal ini merupakan pengalaman baik, di mana seluruh unsur berkolaborasi sehingga Sumedang bisa bergerak secara cepat dan cerdas dalam melakukan penanggulangan bencana," ujarnya dengan penuh apresiasi.

Salah satu bentuk dukungan yang disalurkan adalah bantuan perbaikan rumah. Bantuan ini diarahkan kepada 300 Kepala Keluarga (KK) yang mengalami kerusakan beragam akibat gempa. Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, dengan besaran Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih spesifik dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

"Kita ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa simbolis, tetapi juga memberikan manfaat yang riil bagi masyarakat yang terdampak gempa. Oleh karena itu, besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami oleh masing-masing keluarga," tambahnya.

Pemerintah Daerah Sumedang juga mendapat pujian atas adopsi teknologi dalam penanganan bencana. Muhadjir Effendy memberikan apresiasi terhadap platform Sistem Tanggap Bencana dan Musibah (Sitabah) yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. "Sumedang bisa sigap dengan adanya teknologi. Dengan cepatnya penanganan ini, diharapkan bisa mengurangi penderitaan masyarakat," ujar Menko PMK.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suhariyanto S.Sos, juga turut menegaskan pentingnya peran teknologi dalam penanganan bencana. "Sistem Tanggap Bencana dan Musibah (Sitabah) yang dimiliki Sumedang merupakan contoh bagaimana teknologi dapat menjadi alat efektif dalam merespons bencana. Data yang realtime dan akurat menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat," ungkapnya.

Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman, memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Bagi yang masuk dalam kriteria rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, bantuan akan langsung dikirimkan. Namun, untuk yang tidak memenuhi kriteria tersebut, Pemda Sumedang akan memberikan bantuan stimulus.

"Yang masuk kriteria akan kami kirimkan ke pusat dan hari ini tahap pertamanya akan mulai dieksekusi. Kemudian yang tidak masuk kriteria, nanti kita akan santuni stimulus dari Pemda Sumedang," jelas Herman. Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh Dinas Perkim untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh masyarakat.

Herman meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir karena semua akan disantuni. Namun, nominal bantuan dapat berbeda tergantung pada tingkat kerusakan yang terverifikasi. "Berikan kesempatan Dinas Perkim melakukan verifikasi dan validasi. Setelah didapatkan, akan dipayungi Keputusan Bupati. Ini harus akuntabel karena menyangkut keuangan negara," tegasnya.

Dalam situasi darurat seperti ini, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sangat krusial. Apresiasi yang diberikan oleh Menko PMK bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah Sumedang, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kesiapan dan respons terhadap bencana di masa depan.

Masyarakat Sumedang turut berperan aktif dalam mendukung langkah-langkah pemerintah. Semangat gotong-royong dan kekompakan menjadi kunci dalam menghadapi cobaan ini. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pemulihan dan rekonstruksi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal mereka.

Langkah-langkah tanggap darurat dan upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat menghadapi bencana dengan lebih baik. Apresiasi dari pemerintah pusat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi tantangan alam yang tak terduga.