 |
| Bangunan Rusak Akibat Gempa di Sumedang (Foto: sumedangkab.go.id) |
Zumedang.Biz.id, 7 Januari 2023 - Gempa yang baru-baru ini mengguncang Sumedang meninggalkan jejak kerusakan yang signifikan pada sejumlah bangunan di wilayah tersebut. Pemerintah Sumedang dengan cepat merespons kondisi darurat ini dan telah menetapkan langkah-langkah konkret untuk memberikan bantuan kepada bangunan yang mengalami kerusakan. Proses verifikasi dan validasi tengah dilakukan oleh Dinas Perkimtan Sumedang untuk menentukan tingkat kerusakan setiap bangunan, mengacu pada Peraturan Menteri PUPR dan petunjuk teknis dari BNPB.
Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa bantuan akan diberikan kepada bangunan yang tidak memenuhi kriteria kerusakan ringan, sedang, dan berat. Data awal dari laporan menunjukkan bahwa ada 1.325 bangunan yang mengalami kerusakan tersebar di 12 kecamatan. Herman menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada Dinas Perkim untuk melakukan verifikasi dan validasi dengan cermat, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
"Jadi masyarakat tidak usah resah, berikan kesempatan dari Dinas Perkim melakukan verifikasi dan validasi karena ada standarnya, nanti setelah didapatkan akan dipayungi Keputusan Bupati. Ini harus akuntabel karena menyangkut keuangan negara, kemudian nanti akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," ungkap Herman pada konferensi pers yang dilaksanakan pada Kamis (4/1/2024) sore.
Herman menegaskan bahwa apabila ada bangunan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, Pemda Sumedang akan memberikan bantuan stimulus. Proses ini akan melibatkan pemeriksaan satu persatu terhadap 1.325 bangunan yang dilaporkan rusak. "Tapi yang jelas semua akan kami santuni, hanya saja nominalnya akan berbeda. Yang masuk kriteria akan kami kirimkan ke pusat, dan Jumat 5 Januari tahap pertamanya akan mulai dieksekusi, kemudian yang tidak masuk kriteria nanti kita akan santuni stimulus dari Pemda Sumedang," jelasnya.
Pj. Bupati Herman menekankan bahwa setiap bangunan yang dilaporkan rusak akan diperiksa dengan teliti untuk menentukan tingkat kerusakan, apakah itu ringan, sedang, berat, atau di luar kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keakuratan data dan keadilan dalam pendistribusian bantuan.
"Tapi yang jelas semua akan kami santuni, hanya saja nominalnya akan berbeda. Yang masuk kriteria akan kami kirimkan ke pusat, dan Jumat 5 Januari tahap pertamanya akan mulai dieksekusi, kemudian yang tidak masuk kriteria nanti kita akan santuni stimulus dari Pemda Sumedang," katanya.
Herman menambahkan bahwa selain Dinas Perkim, pemeriksaan data ini juga melibatkan inspektorat, kejaksaan, dan forkopimda. Keakuratan dan keabsahan data menjadi prioritas utama dalam menangani situasi ini. "Kami juga didampingi oleh inspektorat dan kejaksaan beserta forkopimda karena ini tanggung jawab kita bersama. Target kami tidak ada ekses setelah bencana mudah-mudahan ini bisa mempercepat recovery-nya," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy direncanakan akan mengunjungi Sumedang pada 5 Januari 2024. Kehadiran Menteri Koordinator diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan dukungan nyata dalam upaya pemulihan di Sumedang.
"Insha Allah rencananya Bapak Menko PMK akan hadir ke Sumedang," kata Herman.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Sumedang menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan bantuan yang tepat dan efektif kepada masyarakat yang terdampak gempa. Dengan keterlibatan berbagai pihak dan kerjasama yang baik, diharapkan proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengorbankan keakuratan data.
Pada tahap pertama, yang direncanakan akan dimulai pada Jumat, 5 Januari, bangunan yang masuk kriteria akan mendapatkan bantuan dari pusat. Proses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membantu warga Sumedang yang membutuhkan dukungan saat ini. Namun, Herman juga menggarisbawahi pentingnya memberikan bantuan stimulus dari Pemda Sumedang untuk bangunan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama. Pemerintah Sumedang perlu terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan terkini, proses verifikasi, dan langkah-langkah selanjutnya. Komunikasi yang jelas dan terbuka akan membantu meredakan kekhawatiran masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap proses bantuan yang dilakukan oleh pemerintah.
Upaya pemulihan di Sumedang bukan hanya tentang memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga tentang memulihkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu merancang program-program rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikososial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak traumatis gempa juga harus menjadi bagian dari strategi pemulihan yang holistik.
Keberlanjutan program pemulihan juga perlu diperhatikan dengan baik. Pemerintah Sumedang harus merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk memastikan bahwa masyarakat dapat pulih sepenuhnya dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa depan. Ini mencakup pembenahan infrastruktur, perubahan kebijakan yang lebih baik, dan upaya-upaya penguatan kapasitas masyarakat.
Masyarakat Sumedang juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan ini. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat akan mempercepat proses pemulihan dan membangun kembali kehidupan sehari-hari. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan edukasi mengenai cara menghadapi bencana dan langkah-langkah pencegahan.
Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta juga dapat memperkuat upaya pemulihan di Sumedang. Sinergi antarpihak akan memperluas sumber daya yang tersedia dan memberikan berbagai perspektif yang dapat meningkatkan efektivitas program pemulihan.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah perlu merinci rencana dan strategi untuk membangun kembali Sumedang lebih baik dari sebelumnya. Ini dapat mencakup peningkatan keberlanjutan, perbaikan regulasi bangunan, serta investasi dalam infrastruktur yang lebih tahan gempa. Pemulihan bukan hanya tentang mengembalikan kondisi normal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan aman dari bencana.
Pada akhirnya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Sumedang harus mampu memberikan dampak yang nyata dan positif bagi masyarakat yang terdampak gempa. Dengan kesadaran akan urgensi dan kompleksitas pemulihan, Sumedang dapat mengambil langkah-langkah yang kokoh dan terencana untuk mengatasi dampak gempa, membangun kembali kehidupan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih tangguh.
